Salah satu tugas KPPS Pra pemungutan suara adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, berbeda dengan informasi calon presiden dan wakil presiden, informasi calon legislatif lebih minim dan terbatas. untuk itu melalui halaman ini mudah-mudahan dapat memberi sedikit gambaran kepada pemilih khususnya di TPS 14 untuk menentukan atau memantapkan pilihan terhadap calon legislatif.
Embedded Files
Fungsi DPD RI
Fungsi DPD RI
Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.
Tugas dan Wewenang DPD RI
Tugas dan Wewenang DPD RI
Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda)
komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024. Pengumuman tersebut tetuang di dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1211/PL.01.4-PU/32/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024.
Dalam pengumuman itu, ada 54 nama daftar sementara calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Ke 54 nama tersebut akan memperebutkan 4 kursi DPD di Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya bisa dilihat DI SINI
DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia, DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat.
DPR terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum.
Tugas utama DPR adalah membuat undang-undang. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan, membahas, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Wah sangat penting bukan peranan DPR? Nah lalu apakah kalian tau tugas dan fungsi DPR yang lainnya? Yuk simak infonya di sini.
Berikut Tugas dan Fungsi DPR
Berikut Tugas dan Fungsi DPR
- Pembuatan Undang-Undang
DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Anggota DPR dapat mengajukan usulan undang-undang baru atau mempelajari dan merevisi usulan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah Pengawasan Pemerintahan
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket.Anggaran Negara
DPR memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara. Mereka membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara.Hubungan Luar Negeri
DPR memiliki fungsi dalam hubungan luar negeri. Mereka mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan ke luar negeri, menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, serta terlibat dalam forum internasional.Perwakilan Rakyat
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utama mereka adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan.Pembentukan Kabinet
DPR terlibat dalam proses pembentukan kabinet. Setelah pemilihan umum, partai politik yang memiliki kursi di DPR dapat mengusulkan calon menteri kepada presiden. DPR melakukan fit and proper test terhadap calon menteri yang diajukan sebelum pengangkatan mereka.Pemberian Persetujuan
Dalam beberapa hal tertentu, DPR diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan penting pemerintah. Contohnya, persetujuan DPR diperlukan untuk pengangkatan hakim agung, pengangkatan kepala lembaga negara tertentu, dan penunjukan pejabat tertentu.Dialog Politik dan Legislasi
DPR juga berfungsi sebagai tempat dialog politik antara partai politik yang ada di dalamnya. Mereka membahas dan merumuskan kebijakan politik serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu penting di tingkat nasional. Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang dapat memajukan kepentingan rakyat.
Wilayah Jawa Barat (Jabar) kembali dibagi menjadi 11 daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024 mendatang. Adapun jumlah kursi di DPR RI yang akan diperebutkan di pesta demokrasi tersebut berjumlah sebanyak 91 kursi.
Daerah Pemilihan 8 Jawa Barat meliputi kabupaten cirebon, Kota Cirebon dan kabupaten Indramayu dengan alokasi kursi sebanyak 9 kursi. daftar calon DPR RI Dapil Jawa barat 8 Selengkapnya bisa dilihat DI SINI
DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.
DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
Membentuk Perda bersama Gubernur
Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memimilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja.
Tersedia 120 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Adapun jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Jawa Barat terbagi menjadi 15 Dapil.
Daerah Pemilihan 12 Jawa Barat meliputi kabupaten cirebon, Kota Cirebon dan kabupaten Indramayu dengan alokasi kursi sebanyak 12 kursi. daftar calon DPRD Provinsi Jawa barat dapil 12 Selengkapnya bisa dilihat DI SINI
Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi.
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan :
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan alokasi kursi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih tetap 50 kursi, mengingat jumlah penduduk di bawah 3 juta. dari data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang ada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, sebanyak 2.380.074 jiwa atau di bawah 3 juta dan di atas 1 juta jiwa, sehingga keterwakilan rakyat berjumlah 50 kursi.
Daerah Pemilihan 7 Kabupaten cirebon meliputi Mundu, Astanajapura, Sedong, Greged, Beber dan Susukan Lebak dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi. daftar calon DPRD Kabupaten cirebon dapil 7 Selengkapnya bisa dilihat DI SINI
Setelah anda menetapkan keputusan, yang perlu diperhatikan adalah mengenai tata cara pencoblosan surat suara calon legislatif tersebut, berikut gambaran singkat surat suara sah.
Sah atau tidak sahnya surat suara Pemilu 2024 ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berikut aturan surat suara Pemilu 2024 dinyatakan sah menurut Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2019.
Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah, apabila:
Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara.
Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:
Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah, apabila:
Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
Lalu, surat suara Pemilu 2024 dinyatakan tidak sah apabila:
Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sah, apabila:
Tidak ada tanda coblosan pada surat suara;
Terdapat coblosan di lebih dari satu kolom pasangan calon; dan
Ada coblosan terdapat di bagian lain surat suara (selain di bagian kolom salah satu pasangan calon).
Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sah, apabila:
Tidak ada tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di kolom yang disediakan.
Surat suara untuk Pemilu Anggota DPD tidak sah, apabila:
Tak ada coblosan pada calon manapun;
Terdapat beberapa coblosan di lebih dari satu pasangan calon
Page updated
Google Sites
Report abuse